Ambon, suaradamai.com – Komisi III DPRD Maluku menggelar rapat koordinasi bersama 13 mitra guna pengawasan tahap ke dua yang di agendakan dilangsungkan di tiga Kabupaten yakni SBB, Malteng, dan Kota Ambon.
Namun ironisnya sebagian besar mitra, hadir tanpa mengantongi data yang valid mengenai program dan alokasi anggaran yang digelontorkan dalam APBD maupun APBN tahun 2022.
Hal tersebut tentunya mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi III Saudah Tetthol.
“Jika tidak mengantonginya data yang akurat jangan datang.” Kesalnya. Rabu (24/5/2023) di Baileo Karang Panjang Ambon.
Menurutnya, ketika melakukan kunjungan Pengawasan kami butuh data yang real mengenai berapa Proyek yang dikerjakan dinas atau badan dalam tahun anggaran 2022 disertai pagu anggarannya.
Misalnya saja, lanjutnya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) yang diwakilkan datang justru tak paham substansi rapat, secara gamblang tak dapat menjelaskan jumlah program dan alokasi anggaran pada tahun 2022 yang akan dijadikan titik pengawasan.
“BP2JK sebagai balai yang gawainya membidangi pelelangan proyek juga sama, ketika ditanya hanya diberikan data umum bukan spesifik malah banyak juga yang kurang.” Tukasnya.
Dirinya menyarankan untuk itu kepada mitra komisi III kami minta disiapkan dulu data yang valid agar ketika diundang penjelasannya bisa secara terperinci, agar tak menimbulkan pertanyaan salah kaprah.
