“Kami akan terus memperbaiki berbagai hal yang masih perlu ditingkatkan agar seluruh tugas DPRD berjalan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Jakarta, suaradamai.com – Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Tamaela saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Tamaela menyampaikan apresiasi atas bimbingan dan pendampingan yang diberikan KPK kepada DPRD maupun Pemerintah Kota Ambon. Menurutnya, peran tersebut sangat penting dalam mendorong perbaikan sistem kerja serta memperkuat integritas penyelenggara pemerintahan di daerah.
“Kami bersyukur atas perhatian dan pendampingan dari KPK. Ini menjadi ruang bagi kami untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, momentum tersebut juga dimanfaatkan sebagai wadah konsultasi untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam aspek pengawasan serta proses penyusunan dan penetapan anggaran daerah.
“Kami akan terus memperbaiki berbagai hal yang masih perlu ditingkatkan agar seluruh tugas DPRD berjalan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Tamaela juga menyoroti pentingnya penerapan delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi sebagai fondasi utama mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurutnya, komitmen tersebut harus dijalankan secara bersama oleh seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab.
“Delapan area perubahan ini menjadi dasar penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan melayani,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan KPK menjadi kunci utama dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis KPK dalam memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, sekaligus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi di Kota Ambon,” pungkas Tamaela.
