Tak ketinggalan dengan yang lain, kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga buka suara.
Jakarta, Suaradamai.com – Belakangan ini ramai dibicarakan soal isu reshuffle menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditujukan kepada tiga menteri dari Partai Nasional Demokrasi (NasDem).
Isu tersebut mulai dikomentari oleh sejumlah pejabat publik, tokoh politik, hingga masyarkat lewat media sosial.
Tak ketinggalan dengan yang lain, kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga buka suara.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyebut kocok ulang menteri kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi merupakan keniscayaan.
Menurut Djarot, kinerja menteri NasDem dan sikap partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 menjadi pertimbangan usulan reshuffle.
Meski begitu, Djarot mengaku tidak tahu-menahu kapan pergantian menteri ini ditunaikan. Biasanya, kata dia, kocok ulang menteri dilakukan pada Rabu Pon.
“Yes, keniscayaan. Menurut saya itu pasti. Tentang kapan? Ya jangan bertanya kepada saya. Ya biasanya Rabu Pon, itu setiap bulan ada Rabu Pon. Kita tunggu saja yang bulan apa,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.
NasDem sendiri saat ini memiliki tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate.
Djarot pun mengusulkan evaluasi dilakukan terhadap dua menteri yang merupakan mitra kerjanya di DPR Komisi IV l, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan.
Menurut Djarot, kinerja Menteri Pertanian belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.
“Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan,” terang Djarot.
Di sisi lain, Djarot menilai program food estate Kementerian Pertanian sebagian gagal ditunaikan. Masalah soal kelangkaan pupuk tak luput dari sorotan Djarot terhadap Menteri Syahrul.
Selain mempertimbangkan kinerja mereka, Djarot mengatakan, partai menteri tersebut juga jadi pertimbangan usulan reshuffle.
Hal itu lantaran belum lama ini, partai mereka (NasDem) telah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan yang dinilai sebagai antitesa Jokowi.
“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku telah menerima laporan dari DPR bahwa usai mengusung Anies, ada perubahan pola pada Partai NasDem. Dia mengingatkan bahwa etika politik mesti dikedepankan.
Hasto menyebut adanya desakan kepada NasDem merupakan upaya membawa kultur demokrasi yang mengedepankan etika politik tersebut. Kendati demikian, dia mengatakan urusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Jokowi.
“Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak Presiden. Presiden kan memiliki kalkulasi matang terkait hal tersebut,” kata Hasto.
Melihat berbagai gestur Jokowi, Eks Gubernur DKI Jakarta itu tidak membantah ataupun membenarkan ihwal rencana reshuffle alias kocok ulang Kabinet Indonesia Maju.
Jokowi merespons isu reshuffle yang beberapa kali muncul, terutama berkaitan dengan menteri dari Partai NasDem.
“Tunggu saja, ditunggu saja,” kata Jokowi saat ditanya kemungkinan adanya reshuffle pada tahun ini ketika mengunjungi Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 2 Januari 2023.
Ketika ditanya apakah reshuffle akan berasal dari Menteri NasDem, Jokowi kembali memberikan jawaban yang sama. “Ditunggu saja,” kata dia