AMBON, suaradamai.com — DPRD Provinsi Maluku membuka kemungkinan pembentukan Peraturan Daerah guna memperkuat pembangunan dan pemerataan layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Regulasi itu nantinya bisa menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, mengatur mekanisme pembiayaan, serta memastikan masyarakat di pulau‑pulau terpencil mendapatkan akses pelayanan medis yang memadai.
Anggota DPRD Maluku, Lucky Wattimury, menyampaikan bahwa bentang wilayah Maluku yang terdiri dari ribuan pulau menuntut pendekatan kesehatan yang tidak sama dengan wilayah daratan utuh. Menurutnya perencanaan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan gedung dan penempatan tenaga medis, melainkan juga memperhatikan transportasi medis, infrastruktur pendukung, hingga pemerataan penyebaran tenaga kesehatan agar layanan benar‑benar bisa menjangkau warga di daerah terluar.
“Pembangunan kesehatan juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan di bidang lain. Karena itu, semuanya harus disinkronkan agar perencanaan yang dibuat benar‑benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Wattimury kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan konsep kesehatan berbasis kepulauan perlu diselaraskan dengan visi‑misi gubernur dan prioritas pembangunan daerah, supaya program dari berbagai instansi tidak tumpang tindih dan memberikan manfaat langsung kepada warga. Saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Maluku sudah mulai merumuskan konsep tersebut dan sedang dalam tahap pematangan.
DPRD sendiri belum langsung menetapkan pembuatan Perda, namun akan melihat hasil kajian terlebih dahulu. Jika kajian menunjukkan regulasi khusus diperlukan, dewan akan membuka ruang pembahasan. Apabila Perda nantinya disahkan, dokumen itu akan menjadi dasar yang jelas untuk penentuan kebutuhan anggaran serta mekanisme pelaksanaan program kesehatan di seluruh pulau.
Wattimury juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta pemerintah kabupaten dan kota. Jarak antar‑pulau dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan besar bagi warga yang membutuhkan penanganan medis maupun rujukan ke rumah sakit utama. Karena itu konsep yang sedang disusun tidak hanya membahas fasilitas, tetapi juga ketersediaan tenaga medis dan kemudahan transportasi pasien.
“Harapan kita, konsep ini bisa segera ditetapkan sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan Maluku dapat semakin baik,” tuturnya.
PENULIS/PEWARTA: CHINTIA SAMANGUN
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kota Ambon










