Apabila tetap menjadi dusun, kata Wali Kota, hanya mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah.
Tual, suaradamai.com – Pemerintah Kota Tual berencana, pada tahun 2021, meningkatkan status 11 dusun menjadi desa. Wali Kota Tual Adam Rahayaan mengatakan, hal itu dilakukan agar 11 dusun itu memiliki otonomi sendiri dan bisa dapat tambahan dana desa (DD) dari pemerintah pusat.
“Tentunya kita akan melihat persyaratan-persyaratan teknis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Saya melihat ada beberapa dusun, sudah boleh dipikirkan pemekarannya,” kata Wali Kota saat tatap muka dengan Dirjen Pembangunan Desa, Kemendes PDTT Samsul Widodo dan para penjabat dan kepala desa/dusun di Aula Kantor Walikota Tual, Jumat (23/10/2020).
Wali Kota menambahkan, apabila tetap menjadi dusun, hanya akan mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah. Namun jika ditingkatkan, satu desa mendapat kedua-duanya, DD dan ADD.
Dengan mendapat tambahan dana desa, kata Wali Kota Adam, dusun yang dimekarkan dapat mengejar ketertinggalan pembangunan.
Wali Kota memastikan, pemekaran dusun jadi desa di Kota Tual tidak melanggar aturan adat. “Tetap diakui dia (dusun/desa) di bawah struktur adat. Misalnya, Dusun Fair di bawah Desa Tual. Saat dimekarkan, (jadi desa), tetap di bawah struktur adat (Desa Tual) Ratschaap Tuvle,” jelasnya kepada suaradamai.com usai pertemuan tersebut.
Untuk diketahui, Kota Tual terdiri atas 5 kecamatan, 3 kelurahan, 27 desa, dan 11 dusun. 11 dusun yang akan ditingkatkan jadi desa antara lain Laerkamor, Watran, Duroa, Mangon, Dumar, Fair, Pulau Ut, Tam-Ohoitom, Fadol, Pasir Panjang, dan Fitarlor.
Editor: Labes Remetwa
Dengan menyandang status desa, sebuah desa mendapat Dana Desa (DD)dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Baca juga:
