Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Saudah Tuankota Tethool mendesak pimpinan OPD untuk meningkatkan produktivitas pangan lokal.
Tual, suaradamai.com – Penyaluran Beras Masyarakat Miskin (Raskin) yang berlangsung selama ini, dinilai telah membuat masyarakat bermalas-malasan alias ‘meninabobokan’ masyarakat.
Beras raskin yang disalurkan bagi tiap Kepala Keluarga (KK), mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPRD Provinsi Maluku.
“Raskin yang diperuntukkan bagi yang tidak mampu dan tergolong miskin itu bukannya membantu mendorong kebutuhan sampingan pangan lokal akan tetapi justru meninabobokan masyarakat,” ketus Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Saudah Tuankota Tethool, saat melakukan fungsi pengawasan dalam diskusi bersama beberapa OPD teknis terkait di Aula Kantor Wali Kota Tual, Senin (17/2/20).
Tethool mengaku pada tahun 2018 dan 2019 lalu, penyebaran dan tingkat produktivitas umbi kayu hampir punah.
“Memang kemarin 2018- 2019 itu, kita hampir punah umbi kayunya padahal itu ciri khas katong pung (kita punya) orang Kei,”
“Ini secara administrasi Kota Tual dan Maluku Tenggara terpisah, tapi kita ini satu, satu dalam adat budaya tradisi kita satu. Katong makanan pokok embal,” kata Tethool memotivasi.
Menurut Politisi Gerindra itu, kesenjangan inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi malas dan tidak lagi bekerja dalam mengutamakan hasil daerah pangan lokal.
“Beta (saya) kemarin waktu saat pertemuan dengan kepala dinas, ada yang sedikit keras dan menyerang kepala dinas soal hasil pertanian seng berhasil untuk pangan lokal,”
“Beta bilang jangan salahkan dinas, salahkan itu pemerintah pusat kenapa harus memberikan raskin. Karena masyarakat sekarang dininabobokan dengan raskin. Ketika dia tidur dia tahu bahwa setiap bulan ada beras sudah ada beras di dalam rumah, tanpa dia kerjapun pasti dia masak bubur,” kesalnya.
Olehnya itu, Anggota DPRD Dapil Kota Tual, Malra dan Aru itu, meminta bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang hadir dapat menyiapkan kebutuhan tersebut dalam bentuk proposal.
“Memang kemarin di Maluku Tenggara itu ada program umbi kayu ada di beberapa ohoi itu kalau tidak salah di Ohoi Wain dan di Kei Besar. Nanti kami juga akan melihat hal itu.”
“Makanya tadi saya sampaikan tolong dibuat dalam satu dokumen, itu diserakan ke DPRD, seluruh apa yang menjadi permintaan ini kami akan menurut, jika itu menjadi kebutuhan prioritas Kota Tual ini,” imbaunya. (danielmituduan/tarsissarkol)