Dari usulan pembangunan Jalan Trans Pulau Kei Besar hingga penanganan stunting.
Langgur, suaradamai.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun mengungkap pengusulan anggaran pembangunan untuk intervensi tahun 2024.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Paripurna Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati-Wakil Bupati Maluku Tenggara Periode 2018-2023, di ruang sidang utama DPRD Malra, Rabu (9/8/2023).
Bupati mengatakan, di akhir masa jabatannya bersama Wakil Bupati Petrus Beruatwarin, mereka terus berupaya menjaga momentum akselerasi (percepatan) pembangunan, termasuk pengusulan penganggaran untuk intervensi tahun 2024.
Pemkab Malra, lanjut Bupati, sedang memperjuangkan usulan DAK Fisik tahun 2024 sebesar Rp497 miliar.
Kemudian intervensi APBN melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku Kementerian PUPR, untuk penanganan jalan Trans Pulau Kei Besar, pada ruas jalan Simpang Ngurdu-Fako-Hollat-Ohoiraut, sepanjang 19 km dengan nilai anggaran kurang lebih Rp134 miliar.
“Dianggarkan untuk tahun 2024, dengan skema pendanaan multiyears,” ungkap Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan gambaran progres pembangunan Jalan Trans Pulau Kei Besar. Sesuai target RPJMN pembangunan jalan tersebut ditetapkan sepanjang 101,6 km. Sampai dengan tahun 2022, terealisasi sepanjang 45,37 km atau 45 persen.
Untuk tahun 2023 dan 2024 sepanjang 40,67 km apabila dibangun menggunakan anggaran dari DAK dan APBN, maka diproyeksikan pada akhir tahun 2024, realisasi Jalan Trans Pulau Kei Besar mencapai 86,04 km atau 84,68 persen.
“Termasuk realisasi pembangunan jembatan Hollay, yang dilaksanakan dalam tahun 2023,” sambung Bupati.
Ia menambahkan, Pemkab Malra juga menyediakan anggaran untuk mendukung proses dan pentahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ini sudah mulai dianggarkan di perubahan anggaran 2023 dan diusulkan untuk dilanjutkan pada penganggaran APBD 2024.
Bupati melanjutkan, Pemkab Malra juga terus mendorong penganggaran untuk target-target pembangunan nasional dalam RPJMN, seperti stunting dan kemiskinan ekstrem. Penganggaran tersebut didorong melalui berbagai sumber dana, baik tingkat daerah, maupun pusat.
Bupati menambahkan, gambaran stunting di Malra ketika awal menjabat masih berada di angka 30,01 persen. Kini stunting mampu ditekan menjadi 16,98 persen pada tahun 2022.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga:
