“Melalui rakor ini minimal akan akan terbangun kesepahaman supaya kita semua bisa satu pikiran untuk mengatasi stunting di Kota Ambon,* ungkap Wattimena.
Ambon, suaradamai.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, bertempat di Marina Hotel, Kamis (16/3).
Penjabat Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya, memberikan apresiasi kepada seluruh panitia baik itu DPPKB Kota Ambon yang telah melaksanakan kegiatan tersebut.
“Melalui rakor ini minimal akan akan terbangun kesepahaman supaya kita semua bisa satu pikiran untuk mengatasi stunting di Kota Ambon,* ungkap Wattimena.
Menurutnya, sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting, maka Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Peraturan Presiden tersebut, katanya, telah memberikan payung hukum bagi strategi nasional percepatan penurunan stunting. Karena Perpres tersebut memberikan kerangka intervensi yang harus dilakukan dalam upaya penurunan angka stunting secara nasional.
“Dari sisi kerangka intervensi, kita ketahui bersama penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Intervensi gizi spesifik, terang Wattimena, adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi sensitif adalah intervensi pendukung, seperti penyediaan air bersih, sanitasi dan lain sebagainya.
Intervensi gizi sensitif, lanjutnga, selama ini memiliki kontribusi lebih besar, yakni 70 persen dalam upaya penurunan stunting jika dibandingkan dengan intervensi gizi spesifik.
“Berbagai program yang terkait dengan penurunan stunting yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah termasuk kita di Kota Ambon. Namun demikian segala upaya yang dilakukan Sampai dengan saat ini, walaupun memang sudah menurunkan trend penurunan tetapi belum terjadi secara signifikan,” terang Wattimena.
Untuk itu, tambahnya, dibutuhkan sinergitas antar semua pihak terkait, sehingga dapat menyelesaikan persoalan stunting itu.
“Rakor ini menjadi wadah bagi kita bersama untuk minimal menyamakan persepsi lalu merumuskan langkah-langkah konkrit terkait penanganan stunting di Kota Ambon, supaya pada waktunya angka stunting di Kota Ambon ini bisa berkurang. Saya bersyukur bahwa pada Tahun 2022 walaupun dalam selisih yang kecil, Kota Ambon terjadi penurunan angka stunting sebesar 0,7 persen dari 21,8 persen menjadi 21,1 persen,” jelas Wattimena.
Angka penurunan stunting Kota Ambon itu, akuinga, merupakan angka yang paling kecil dibanding dengan kabupaten/kota lain.
“Ini yang mesti menjadi start kita dalam rakor, sehingga dalam rakor ini kita mampu untuk mengidentifikasi secara baik, baik itu penderita stunting tetapi juga faktor penyebab stunting yang mereka alami. Jangan sampai kita salah dalam mengintervensi,” pungkas Wattimena.
Baca juga: