Isu strategis tersebut adalah penurunan angka kemiskinan; peningkatan kapasitas infrastruktur dan konektivitas; dan lingkungan hidup.
Langgur, suaradamai.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengadakan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Forum tersebut diselenggarakan dalam rangka menjaring aspirasi untuk menyempurnakan dan memutakhirkan rancangan kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PUTR, dengan mengedepankan pendekatan sistem bottom-up planning berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun hadir dan membuka kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Malra itu, Sabtu (19/2/2022).
Forum ini melibatkan pimpinan dan anggota Komisi III DPRD setempat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Malra, para staf ahli Bupati, pimpinan OPD, dan stakeholder terkait.
Bersama, mereka membahas tiga isu strategis Dinas PUTR, yakni penurunan angka kemiskinan melalui ketersediaan infrastruktur dasar yaitu jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan listrik.
Kemudian juga membahas soal peningkatan kapasitas infrastruktur dan konektivitas. “Pulau Kei Besar dengan karakteristik wilayahnya mempunyai tingkat aksesibilitas rendah, sehingga jalan lingkar merupakan solusi yang masih terus menjadi perhatian utama penyelesaiannya,” ungkap Ketua Panitia dalam laporannya.
Isu strategis yang ketiga adalah terkait lingkungan hidup. Perlu adanya pengelolaan pembangunan berorientasi lingkungan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsinya yang telah diatur melalui rencana tata ruang wilayah kabupaten.
Selain itu, Ketua Panitia melaporkan 11 program prioritas pembangunan daerah tahun 2022 bidang pekerjaan umum, yakni:
- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
- Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah.
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- Program pengembangan permukiman.
- Program penataan bangunan gedung.
- Program penataan bangunan dan lingkungannya.
- Program penyelenggaraan jalan.
- Program pengembangan jasa konstruksi.
- Program penyelenggaraan penataan ruang.
Untuk diketahui, pembahasan pada forum OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tersebut diawali dengan paparan RPJMD Malra 2018-2023, kemudian paparan materi oleh Dinas PUTR, diskusi dan tanya jawab.
Kemudian verifikasi usulan kecamatan yang masuk dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penandatanganan MoU dan berita acara.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga:
- Pemkab Malra Gelar Forum OPD Pekerjaan Umum, Pariwisata, dan Pendidikan
- Mengenal Tiga Pimpinan DPRD Malra Yang Kini Jabat Ketua Partai
- Raih Penghargaan SIWO PWI, DPRD Malra Apresiasi Bupati Hanubun
