Selasa, Desember 1, 2020

Komisi I DPRD Malra Nilai Proses Kepala Ohoi Elat dan Harangur Cacat Hukum

Komisi I telah melaporkan kepada pimpinan DPRD dan akan dikeluarkan rekomendasi kepada pemerintah.


Langgur, suaradamai.com – Komisi I DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menilai proses kepala ohoi definitif di Ohoi Elat dan Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar, cacat hukum.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Malra Antonius Renyaan kepada reporter suaradamai.com usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra komisi di ruang rapat komisi, Senin (2/11/2020). Mitra tersebut yakni Kabag Hukum Setda Malra, Camat Kei Besar dan Camat Kei Kecil, serta tiga ohoi yang diundang antara lain Kolser, Elat, dan Harangur.

Ohoi Elat, menurut Anton, persoalannya agak rumit. Dari pengawasan yang Komisi I lakukan, mereka menemukan kejanggalan-kejanggalan yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam aturan. Salah satu contoh adalah belum dilakukan pelantikan BSO Ohoi Elat.

“Terhadap penjelasan-penjelasan yang kita dapatkan (saat RDP), memang sangat diragukan proses BSO, maupun penjabat kepala ohoi yang memiliki tugas pokok memfasilitasi BSO dan proses kepala ohoi sampai pelantikan. Tidak berjalan sesuai aturan,” ungkap Anton.

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, Komisi I selanjutnya telah melaporkan persoalan ini kepada pimpinan DPRD dan akan dikeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Tujuannya untuk memperbaiki dan mempercepat proses Kepala Ohoi Elat, Kei Besar.

Sementara di Harangur, Komisi I menemukan kepala Soa yang masih definitif mencalonkan diri lagi tanpa menanggalkan jabatannya sebagai kepala ohoi. Ini dinilai tidak sesuai mekanisme yang berlaku. Anton mengatakan, yang bersangkutan harusnya mengundurkan diri baru dapat mencalonkan diri.

“Beliau mau mencalonkan diri tetapi tidak mengundurkan diri sebagai kepala soa,” katanya.

Masalah makin pelik ketika Komisi I mendapati yang bersangkutan sudah dikukuhkan oleh Raja. Rekomendasinya sudah ada. “Proses ini sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan produk hukum daerah sebagai payung hukum,” tegas Anton.

Anton mengatakan, persoalan di Elat dan Harangur juga telah ditindaklanjuti ke pemerintah daerah melalui camat dan Kabag Hukum. Diharapkan, pihak eksekutif bertindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Yang kita pedomani adalah Perda 03 tentang Ratschaap dan Ohoi dan juga peraturan bupati yang merinci lebih lanjut tentang ketentuan peraturan daerah dimaksud,” jelasnya.

Komisi I harap, camat dan Kabag Hukum lebih jeli, serta selalu berkoordinasi dan memberikan pembinaan kepada calon kepala ohoi agar memperhatikan tata cara proses pencalonan.

Editor: Labes Remetwa


Di Elat, belum ada pelantikan BSO. Di Harangur, calon kepala ohoi adalah Kepala Ohoi Definitif yang sudah kantongi rekomendasi raja.


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTIKEL TERPOPULER

Tharob: Varietas Bawang Merah Tajuk Lebih Baik dan Cocok di Kei

Bawang merah varietas tajuk yang diproduksi di Kei memiliki ciri yang sama seperti di Nganjuk, Jawa Timur. Langgur, suaradamai.com...

Jalan Trans Pulau Kei Besar Resmi Jadi Proyek Prioritas Nasional

Selamat untuk seluruh masyarakat Maluku Tenggara. Kita tatap Maluku Tenggara yang lebih baik. Langgur/Jakarta, suaradamai.com – Kabar baik bagi...

Pemkot Tual Pulangkan 254 Pelaku Karantina: Terbanyak Mahasiswa

Wali Kota memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menasihati pelaku karantina yang sebagian besar adalah pelajar mahasiswa.

Kerajinan Tangan Warga Ohoiren Perlu Inovasi

Kerajinan tangan lokal mulai mengalami kemunduran karena tidak ada inovasi. Langgur, suaradamai.com – Industri kreatif seperti kerajinan tangan...

KOMENTAR TERBARU