Salah satu fokus pembahasan adalah di Dusun Laha, Desa Ariati, Kecamatan Huamual Belakang, yang terkena dampak banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi belum lama ini.
Ambon, suaradamai.com – Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama mitra kerja membahas berbagai bencana alam yang terjadi di daerah tersebut. Pembahasan itu dilakukan menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat terhadap bencana yang melanda kabupaten/kota di Maluku.
Rapat dilakukan di ruang Komisi III DPRD Maluku, Jumat (4/3/2022) dipimpin Wakil Ketua Komisi Hatta Hehanussa. Hadir dalam rapat, dari Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kepada awak media usai memimpin rapat, Hehanussa menjelaskan, rapat membahas berbagai persoalan bencana akibat cuaca ekstrem yang melanda Maluku beberapa dekade, terutama yang terjadi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Seram Bagian Barat (SBB) dan sembilan kabupaten/kota lainnya.
“Sampai hari ini dampak bencana yang terjadi sangat berdampak sekali dirasakan masyarakat, bahkan di daerah ada yang sampai tergenang dan rumahnya pada hancur,” kata Hehanussa.
Salah satu fokus pembahasan adalah di Dusun Laha, Desa Ariati, Kecamatan Hamual Belakang, yang terkena dampak banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi belum lama ini.
Hasil rapat, lanjut Hehanussa, nantinya akan menjadi perhatian penuh dari Pemda Maluku, Kabupaten/Kota dan DPRD, terhadap berbagai langkah-langkah penanganan, baik tanggap darurat dari BPBD Kabupaten/kota maupun instansi terkait.
Salah satu solusinya dengan meminta adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi agar lebih memperhatikan berbagai usulan pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi usulan prioritas, terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana.
Khusus penanganan bencana Dusun Laala sambung Hatta, telah mendapat bantuan sedikitnya 500 bronjong dan 400 Geo Back dari pihak BWS Maluku.
“Ini bantuan lewat kerja sama BPBD Maluku dan BWS, rencanya dalam waktu dekat akan dikirim ke lokasi bencana di dusun Laala dan diterima BPBD Kabupaten setempat,” kata Hehanussa.
Ia berharap lewat bantuan itu, BPDB setempat harus segera merealisasi, dan sekaligus meminta segera secepatnya dilakukan normalisasi kali Laala.
“Jadi masalah bancana, kita di masing-masing dapil sudah memiliki cukup data yang lengkap, dengan harapan agar skala prioritas pembangunan kedepan, harus lebih mengutamakan daerah-daerah yang terdampak bencana, dan jangan dulu membangun daerah yang belum terdampak bencana,” kata Hehanussa.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga: