Menurut rencana, Wakil Menteri PUPR RI, anggota Komisi II dan Ketua Komisi V DPR RI pada Kamis ini akan berkunjung ke Kabupaten Maluku Tenggara.
Langgur, suaradamai.com – Proyek Pembangunan jalan trans Kei Besar, akhir-akhir ini mendapat berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat Maluku Tenggara. Banyak yang menanggapi positif, tetapi tidak sedikit juga yang melontarkan kata-kata pesimis.
Tanggapan negatif itu muncul sebagai akibat adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kepastian anggaran dan pelaksanaan pembangunan jalan trans Kei Besar yang dianggap hanya isapan jempol belaka.
Tak hanya dibahas dalam diskusi-diskusi antar kelompok, tanggapan atas proyek ini bahkan mencuat melalui status dan komentar pedas netizen di media sosial Facebook.
Tanggapan tersebut lantas memicu hasrat Pemerintah daerah Maluku Tenggara untuk menyampaikan kepastian anggaran pembangunan jalan trans Kei Besar. Lantas sejauh mana upaya Bupati Thaher Hanubun bersama Dinas PUPR Malra guna menjawab kekhawatiran masyarakat itu?
Melalui berbagai tahapan proses panjang dan koordinasi intens yang dilakukan Bupati Thaher bersama Dinas terkait dengan pihak Kementerian PUPR beberapa minggu terakhir ini, akhirnya membuahkan hasil juga.
Pembangunan jalan Trans Kei Besar dipastikan akan segera terlaksana seiring telah ditetapkannya nilai anggaran tahap pertama tahun 2020 oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.
“Kemarin-kemarin kita sempat khawatir soal anggaran, tetapi hal itu sudah terjawab oleh Pemerintah Pusat. Yang jelasnya, jam 02.00 WIT pagi saya sudah terima pesan via WA bahwa sudah ada penetapan anggaran untuk pembangunan jalan trans Kei Besar,” ungkap Bupati Thaher Hanubun dalam sambutannya, saat di lantai III kantor Bupati maupun saat membuka RAT CU AHA di gedung Serbaguna Larvul Ngabal, Sabtu (29/2/20).
Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini mengungkapkan, seiring telah ditetapkannya nilai anggaran tersebut, maka dalam tahun ini juga jalan trans Kei Besar mulai dibangun.
“Saya tidak berbohong, saya tidak menipu. Kalupun ada yang bilang saya bohong, itu sama halnya dengan mengatakan Presiden berbohong. Karena penetapan itu dilakukan olehnya (Presiden), bukan saya,” katanya.
Jalan Trans Pulau Kei Besar Masuk Proyek Prioritas Nasional
Terpisah, Staf Ahli Bupati Bidang Pemberdayaan dan SDM John N. Hukubun menjelaskan, pembangunan jalan trans pulau Kei Besar merupakan proyek prioritas strategis RPJMN tahun 2020-2024 bersama 17 pulau lainnya melalui program prioritas jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar dan terdepan.
Program tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Terkait penetapan anggaran, Hukubun menegaskan APBN Tahun 2020 telah disahkan lebih dulu pada tahun 2019. Sementara RPJMN baru ditetapkan pada Januari 2020.
Sehubungan dengan itu, ia katakan, Presiden telah menginstruksikan Kementerian dan lembaga untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan target dan indikasi pendanaan yang ada di dalam RPJMN 2020-2024.
“Artinya, akan ada pemutakhiran terhadap RKP tahun 2020 sesuai aturan pelaksanaan proyek prioritas nasional. Tentunya, dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, sumber pendanaan serta keputusan kabinet,” sebutnya dalam konferensi pers yang berlangsung di lokasi wisata Pantai Ohoidertawun, Senin (2/3/20).
Sebagaimana instruksi Presiden, Hukubun ungkap, saat ini sedang dilakukan inventarisasi data dukungan pelaksanaan pembangunan jalan Trans pada 18 pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan, termasuk Pulau Kei Besar sebagai Pulau Kecil Terluar.