Menurutnya, kehadiran tim penilai menjadi motivasi bagi jajaran Pemkot Ambon untuk terus memperkuat implementasi nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakan pembangunan.
Ambon, suaradamai.com – Pemerintah ‘’’Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Ambon saat membuka kegiatan Interim Meeting Penilaian Hak Asasi Manusia terhadap Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2026 di Ambon, Selasa (19/5/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim penilai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI yang hadir melakukan peninjauan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, kehadiran tim penilai menjadi motivasi bagi jajaran Pemkot Ambon untuk terus memperkuat implementasi nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Kehadiran Ibu Ketua beserta jajaran memberikan energi dan semangat besar bagi kami untuk terus meningkatkan tanggung jawab bersama dalam membumikan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam wajah pembangunan daerah di Kota Ambon,” ujar Wali Kota.
Ia menjelaskan, penilaian pelaksanaan HAM terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari program prioritas nasional. Pemkot Ambon, lanjutnya, bersyukur karena dipercaya menjadi salah satu daerah yang mendapat penilaian langsung dari Komnas HAM RI.
Menurut Wali Kota, proses penilaian tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Pemenuhan hak atas pendidikan yang layak, akses kesehatan, kesempatan kerja, pelayanan publik berkualitas, lingkungan hidup yang sehat, perlindungan bagi perempuan dan anak, hingga perhatian khusus bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas harus terus kita wujudkan dan pastikan terjamin,” tegasnya.
Ia menambahkan, komitmen pembangunan berbasis HAM telah tertuang dalam program prioritas pembangunan Kota Ambon lima tahun ke depan yang sejalan dengan visi mewujudkan Ambon yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.
Wali Kota berharap melalui proses penilaian tersebut, Pemkot Ambon dapat memperoleh berbagai masukan dan rekomendasi guna memperbaiki kekurangan dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap proses penilaian ini tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya sadar kita untuk memperbaiki segala hal yang masih kurang. Karena itu, kami sangat membutuhkan pendampingan dan saran agar pembangunan yang kita jalankan benar-benar berlandaskan dan berorientasi pada hak asasi manusia,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar aktif berpartisipasi dan responsif dalam menyiapkan data maupun informasi yang dibutuhkan tim penilai.
“Data yang akurat dan lengkap sangat penting. Itu menjadi bukti nyata apa yang sudah kita lakukan, sekaligus peta jalan bagi apa yang harus kita perbaiki dan tingkatkan ke depan,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri tim penilai HAM RI, jajaran Pemerintah Kota Ambon, kepala OPD, serta awak media.