Pertamina Jamin Stok BBM Aman, tetapi DPRD Maluku Tetap Minta Pemprov Surati BPH Migas

Selain meminta Pemprov Maluku menyurati BPH Migas, menurut Sairdekut, DPRD juga akan menyampaikan kondisi yang terjadi di Maluku ke BPH Migas.


Ambon, suaradamai.com – Sales Area Manager Retail Pertamina MOR VIII Maluku – Papua, Wilson Eddi Wijaya, menjamin ketersediaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) berbagai jenis yang tersedia di tangki Pertamina dalam kondisi aman dan tidak ada kelangkaan.

Meskipun demikian, Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Saiderkut meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk segera menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), terkait penambahan kuota di 11 kabupaten/kota di Maluku.

Usai menghadiri rapat gabungan Komisi II dan III DPRD Maluku, Rabu (6/4/2022) Sales Area Manager Retail Pertamina MOR VIII Maluku – Papua, Wilson Eddi Wijaya kepada awak media menegaskan, akan memberi sanksi tegas kepada oknum yang sengaja melakukan penimbunan atau dalam bentuk apapun, dengan cara memutuskan hubungan kerja sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja.

“Apabila kami menemukan, kami tindak tegas sesuai dengan prosedur di dalam kontrak kerja. Namun, di sini seperti yang kita dengarkan bersama, dari Wakil Ketua DPRD Maluku bahwa kita di sini berkonsolidasi untuk mencari jalan keluar yang terbaik, dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi, khususnya BBM,” kata Wijaya.

Sebab itu, sebagai penanggungjawab Pertamina di Maluku khususnya di Kota Ambon, Wijaya mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu panik atau takut dengan isu kelanggkaan BBM. Karena Pertamina memastikan bahwa ketersediaan stok BBM, baik Pertalite, Pertamax, Minyak Tanah (Mitan) dan Gas tetap dalam kondisi aman.

“Kami juga telah berkoordinasi, dengan menyurati Pemerintah Kabupaten/kota bahwa bila memungkinkan SPBU dapat beroperasi selama 24 jam, sehingga jika 24 jam maka masyarakat lebih tenang untuk mendapatkan BBM. Kami juga telah menyiapkan Pertashop yang ada 12 titik (di Kota Ambon) sehingga akan membantu masyarakat juga,” ujar Wijaya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut mengatakan, rapat gabungan komisi dengan Pertamina serta instansi terkait, dalam rangka untuk membicarakan soal ketersediaan BBM di Maluku.

“Komisi II dan III melakukan rapat gabungan dalam rangka membicarakan soal ketersediaan BBM di Maluku. (Rapat) dihadiri pihak Pertamina dan beberapa organisasi perangkat daerah terkait. Kita membicarakan supaya ini berkaitan dengan soal pengantisipasian  lonjakan kebutuhan stok BBM. Sehingga menjelang Lebaran dan penghujung tahun di perayaan Natal, itu tidak ada kepanikan dari masyarakat soal ketersediaan BBM,” jelas Sairdekut.

Menurut Sairdekut, DPRD akan menyampaikan kondisi yang terjadi di Maluku ke BPH Migas. Namun, pihaknya akan lebih dulu meminta Pemprov Maluku untuk menyurati BPH Migas terkait penambahan kuota BBM di 11 kabupaten/kota di Maluku.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU