Komisi III DPRD Maluku Lakukan Pengawasan di Tanimbar

Komisi III mengawasi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Balai Jalan Nasional, Perumahan Cipta Karya, dan juga Dinas PUPR Provinsi Maluku dan beberapa kegiatan lain di KKT.


Saumlaki, suaradamai.com – Komisi III DPRD Provinsi Maluku sementara melakukan pengawasan program dan kegiatan yang didanai APBD Provinsi Maluku dan sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat tahun anggaran 2021 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Hatta Hehanussa mengatakan, pihaknya mengawasi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Balai Jalan Nasional, Perumahan Cipta Karya, dan juga Dinas PUPR Provinsi Maluku dan beberapa kegiatan lain di KKT.

“Hari ini hari kedua kami melakukan pengawasan di KKT. Dari hasil pengawasan itu memang ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian Komisi III untuk segera disampaikan kepada mitra terkait dilakukan perbaikan,” kata Hehanussa kepada wartawan, Selasa (21/3/2022).

Meski belum menjelaskan secara gamblang, proyek dimana saja dan proyek apa saja yang butuh perbaikan,  Politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Seram Bagian Barat itu mengemukakan, ada beberapa proyek air bersih yang menjadi catatan Komisi III, yakni kegiatan Pamsimas, maupun padat karya yang dilaksanakan Balai Cipta Karya.

Hehanussa mengakui, ada beberapa hal yang menjadi  fokus perhatian Komisi karena saat pekerjaan sampai saat ini terkendali dengan cuaca ekstrem.

“Akibatnya beberapa kegiatan mengalami kendala di lapangan. Sementara di Balai Jalan itu fokus pada reservasi-reservasi dan juga jalan di Yamdena yang sudah dilaksanakan, kita pantau pengerjaanya berjalan baik. Memang karena cuaca alam jadi tanah bergeser, makanya dibuat tangul-tanggul,” terangnya.

Hehanussa mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dikerjakan Dinas PUPR Provinsi Maluku, di wilayah pulau-pulau. Namun, terhambat soal transportasi ke sana.

“Kita tahu bersama ada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Saumlaki. Jadi transportasi sulit ke pulau. Tapi tidak menyuruh semangat kita melakukan pengawasan,” pungkas Hehanussa.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

Bagikan:

spot_img
spot_img
spot_img

Populer

Artikel terkait

Registrasi Perlinsos Pemkot Ambon Dibuka 27–31 Agustus, Seluruh KK Diimbau Mendaftar

Ronald menjelaskan, program percontohan atau piloting tersebut terbuka bagi...

Relokasi Pedagang di Merdey Terbukti Dongkrak Ekonomi Warga

Dulu rumah dinas guru dan tenaga kesehatan jadi lapak...

Golkar Papua Barat Desak Keadilan DBH Migas untuk Teluk Bintuni

DPD Golkar Papua Barat menginstruksikan Fraksi Golkar di DPRD...

Wali Kota Ambon: SDM dan Sertifikasi Halal Kunci Daya Saing Produk Kelautan Maluku

Menurut Bodewin, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar...