”Kita sama-sama bersyukur atas kerja keras bersama seluruh rekan anggota DPRD Provinsi Maluku bersama Pak Sekda dan seluruh jajaran, karena telah dilakukan penetapan RAPBD Tahun Anggaran 2023,”kata Sairdekut. Kamis (1/12/2022)
Ambon, Suaradamai.com – DPRD Provinsi Maluku, telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku, Tahun Anggaran 2023, Rabu (30/11) tepat waktu dan sesuai aturan main.
”Kita sama-sama bersyukur atas kerja keras bersama seluruh rekan anggota DPRD Provinsi Maluku bersama Pak Sekda dan seluruh jajaran, karena telah dilakukan penetapan RAPBD Tahun Anggaran 2023,”kata Sairdekut. Kamis (1/12/2022)
Kendati begitu, Sairdeku mengakui, dari aspek materi dalam seluruh rangkaian rapat pembahasan APBD, kebutuhan banyak disampaikan anggota dewan.
”Namun, kita terkendali sumber daya keuangan. Yang penting kita memastikan skala prioritas jangka menengah daerah terakomodir di APBD. Jadi 8 Fraksi sudah setuju RAPBD 2023,” tandas Saidekut.
Politisi Partai Gerindra ini mengaku, penetapan APBD TA 2023, sesuai batas waktu yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni 30 November.”Jadi RAPBD yang ditetapkan sebanyak Rp 3, 021 triliun. Setelah itu, Pemprov kirim RAPBD ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi. Jadi kita tetapkan RAPBD tepat waktu,” jelas Sairdekut.
Soal, alokasi APBD TA 2023, sebagian untuk pembayaran hutang PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan pembiayaan tahapan pemilihan Presiden, pemilu legislatif, dan Pilkada, dibenatkan Wakil rakyat dari daerah pemilihan KKT dan MBD itu.
“Betul. Postur APBD kita mengalami kenaikan dari 2,9 trilyun menjadi Rp 3,021 triliun. Memang Ada kewajiban Pemprov pembayaran dana pinjaman PT SMI, sebanyak Rp 136 miliar. Itu memang sangat pengaruh postur anggaran. APBD mengalami kenaikan Rp 3,021 triliun, tapi sisi kewajiban selesaikan hutang, salah satunya bayar hutan PT SMI dan persiapan Pilpres, Pileg dan Pilkada,” papar Sairdekut.
Ia menuturkan, dari asfek materi , dalam seluruh rangkaian rapat yang di lakukan ada banyak kebutuhan yang ingin di sampaikan oleh seluruh anggota DPRD , juga ingin di penuhi oleh Pemda Maluku, tapi masih terkendala dengan keterbatasan sumber daya Keuangan Pemda Maluku.
Untuk itu poin pentingnya katanya, adalah memastikan bahwa skala-skala prioritas dari seluruh rencana pembangunan jangka menengah Daerah, itu terakomodasi di APBD tahun 2023, meskipun dalam segala perdebatan dan dialog telah dilalui sampai dengan berakhirnya 8 Fraksi menyatakan persetujuannya terhadap RAPBD tahun 2023 dengan seluruh catatan-catatan yang telah di sampaikan oleh seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Maluku.
“Tadi malam, Rabu(30/11) berakhir dengan 8 Fraksi menyatakan persetujuannya terhadap RAPBD tahun 2023 dengan seluruh catatan-catatan yang telah di sampaikan,”ucap Sairdekut.
Baca juga:
