“Dari hasil pertemuan, diketahui memang kadar air yang terkandung dari hasil panen beras petani Kabupaten Buru itu tidak sesuai dengan persyaratan,”ujar Hurasan.
Ambon,suaradamai.com, – Komisi II DPRD Provinsi Maluku telah berkordinasi dengan Bulog makassar untuk dapat membeli 50 ton beras hasil panen petani kabupaten buru yang tidak sesuai persyaratan Hal itu disampaikan Sekertaris Komisi II DPRD Promal, Rusal Hurasan kepada awak media,Jumat ( 12/08/22)
Rapat dilakukan bersama dengan Bulog dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku terkait hasil panen petani Kabupaten Buru sekitar 50 ton yang tidak jadi di beli.
“Dari hasil pertemuan, diketahui memang kadar air yang terkandung dari hasil panen beras petani Kabupaten Buru itu tidak sesuai dengan persyaratan,”ujar Hurasan.
Ada ruang yaitu yang pertama Bulog akan membeli namun harus ada regulasi yang pasti.
“Komisi II sudah berkordinasi dengan Bulog Makasar, karena ada beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan itu hasil panennya masih bisa dibeli meski dengan kadar air yang berlebihan,” ungkap Hurasan.
Distribusi hasil panen mereka itu yang nanti dibicarakan, bisa juga nanti ada kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, lalu kemudian Pemerintah Provinsi menyiapkan outlet-outlet distribusi, misalkan tunjangan-tunjangan beras ASN itu berasal dari beras hasil panen petani Maluku,”jelasnya
Komisi II bersama Bulog Regional Maluku akan rapat bersama Kementerian Pertanian dalam hal ini Bulog Pusat untuk membicarakan regulasi yang mengatur tentang hasil panen yang dibawa ketentuan itu bisa dibeli oleh Bulog, tapi harus ada regulasi yang pasti sehingga Bulog tidak mendapat teguran dari Bulog pusat,”pungkasnya
Baca juga:
