Imbauan Gubernur Murad: Menuju Penyatuan KNPI Maluku

“Di daerah lain boleh banyak ketua, banyak faksi. Tetapi, di Maluku, saya minta kepada seluruh ketua-ketua KNPI yang ada di Jakarta sana, saya minta KNPI di Maluku hanya satu faksi. Tidak ada banyak faksi,” tegas Gubernur Murad.


Ambon/Langgur, suaradamai.com – Gubernur Maluku Murad Ismail menyerukan kepada seluruh ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Pusat, agar di Maluku hanya ada satu faksi DPD KNPI Maluku.

Seruan itu ia sampaikan melalui video berdurasi 1 menit 21 detik. Tampak dalam video ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Sandi Wattimena dan Ketua DPD KNPI Maluku Muhammad Faisal Saihitua.

“Di daerah lain boleh banyak ketua, banyak faksi. Tetapi, di Maluku, saya minta kepada seluruh ketua-ketua KNPI yang ada di Jakarta sana, saya minta KNPI di Maluku hanya satu faksi. Tidak ada banyak faksi,” tegas Gubernur Murad dalam video terebut.

Dualisme bahkan tigalisme kepemimpinan KNPI yang terjadi di pusat juga turun hingga ke daerah-daerah. Untuk itu, kepada pemuda-pemuda di Maluku yang mengatasnamakan Ketua KNPI, Gubernur mengajak untuk segera bergabung, bersatu dalam satu wadah DPD KNPI Maluku.

Korda KNPI Maluku Tenggara Ernest Jamlean. Foto: Dokpri
Korda KNPI Maluku Tenggara Ernest Jamlean. Foto: Dokpri

“Bergabung baru bisa dekat dengan saya dan saya bantu. Masalah Musda atau apa pun yang dilakukan oleh KNPI saya bantu. Tetapi, kalau masih banyak faksi, tidak ada satu pun yang bisa ketemu saya,” tandas mantan Dankor Brimob Polri itu.

Sementara itu, Korda KNPI Maluku Tenggara Ernest Jamlean menyambut positif dan mengapresiasi imbauan Gubernur.

“Mari katong bergandengan tangan, mengikuti instruksi yang ada. Ini soal kebijakan pemerintah. Beta juga mengimbau Pemkab Malra untuk melihat ini, supaya mengumpulkan seluruh pemuda di Maluku Tenggara untuk dijadikan satu dalam wadah KNPI,” ujar Ernest.

Ia menambahkan, berdasarkan komunikasi dengan Ketua DPD KNPI Maluku Faisal Saihitua, akan ada Musyawarah Daerah (Musda) bersama, penyatuan, pada Oktober mendatang.

“Itu mulai dari tingkat provinsi dulu, baru kita mengatur untuk kabupaten/kota,” ungkap Ernest.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU