“Kami meminta Bapak Gubernur memfasilitasi mediasi antara kami sebagai pemilik lahan adat dan pihak koperasi. Sebelum ada aktivitas apa pun di Gunung Botak, semua pihak harus duduk bersama untuk membahas langkah-langkah ke depan,” kata Jevo dalam keterangannya.
Buru, suaradamai.com – Perwakilan marga Nurlatu, Jevo Nurlatu, mendesak Gubernur Maluku untuk segera membuka ruang mediasi antara pemilik lahan adat dan koperasi yang akan terlibat dalam aktivitas pembersihan serta pengelolaan kawasan Gunung Botak. Seruan ini disampaikan menjelang rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dijadwalkan berlangsung besok dan turut menghadirkan Bupati Buru.
“Kami meminta Bapak Gubernur memfasilitasi mediasi antara kami sebagai pemilik lahan adat dan pihak koperasi. Sebelum ada aktivitas apa pun di Gunung Botak, semua pihak harus duduk bersama untuk membahas langkah-langkah ke depan,” kata Jevo dalam keterangannya.
Jevo juga menegaskan, jika Pemerintah Provinsi Maluku tidak membuka ruang dialog, maka kewenangan penyelesaian konflik di Gunung Botak sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Buru.
“Beliau lebih memahami kondisi sosial masyarakat serta kompleksitas yang ada di wilayah Wayapo dan Gunung Botak secara umum. Serahkan saja kepada Bupati, karena beliau yang paling tahu medan dan aspirasi warga,” tegasnya.
Selain itu, Jevo menyoroti rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menunjuk 10 koperasi untuk mengelola kawasan Gunung Botak. Ia menolak keras jika koperasi-koperasi tersebut beroperasi tanpa adanya penyelesaian terkait hak atas tanah.
“Mereka mungkin punya izin usaha, tapi tidak punya lahan. Ini persoalan krusial bagi masyarakat adat. Jangan masuk rumah orang tanpa izin, karena dampaknya bisa fatal,” tegas Jevo.
Ia pun mengingatkan bahwa pemaksaan aktivitas tanpa mediasi yang adil berpotensi memicu konflik horizontal dan mengancam stabilitas wilayah.
“Kalau dipaksakan, Gubernur harus siap bertanggung jawab atas potensi konflik berdarah yang bisa terjadi,” tandasnya.
Sebagai penutup, Jevo mengajak Gubernur melihat persoalan Gunung Botak secara lebih luas dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan investasi yang saling terkait di Kabupaten Buru.
“Kalau ingin investasi berjalan lancar, ciptakan dulu stabilitas sosial dan politik. Jangan abaikan suara masyarakat adat,” pungkasnya.
