Salah satu orator, Stewart Tuwatanassy, menegaskan penutupan galian C sangat memberatkan para sopir dan buruh yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Ambon, suaradamai.com – Puluhan sopir dump truck yang tergabung dalam Persaudaraan Sopir Dump Truck (PSDT) Pulau Ambon mendatangi Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (9/2/2026). Mereka memprotes kebijakan penutupan aktivitas galian C di wilayah Kota Ambon yang dinilai berdampak langsung pada mata pencaharian ribuan kepala keluarga.
Pantauan di lokasi, massa memadati halaman kantor DPRD sambil membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian di depan gedung wakil rakyat. Mereka menilai kebijakan tersebut diambil tanpa kajian sosial dan ekonomi yang komprehensif.
Salah satu orator, Stewart Tuwatanassy, menegaskan penutupan galian C sangat memberatkan para sopir dan buruh yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
“Penutupan galian C ini sama saja dengan mematikan kehidupan kami. Dari hasil mengangkut pasir dan batu, kami menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau ini ditutup, lalu kami harus kerja apa?” tegasnya.
Ia menyebut ribuan sopir, buruh, hingga pedagang kecil kini kehilangan sumber pendapatan akibat terhentinya aktivitas galian C. Menurutnya, para sopir tidak menolak aturan, namun meminta pemerintah melakukan penataan dan pengawasan, bukan penghentian total.
“Kami bukan menolak aturan. Kami hanya meminta pemerintah menata dan mengawasi, bukan mematikan usaha rakyat. Negara harus hadir melindungi rakyat kecil, bukan menambah angka pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya.
Selain penutupan galian C, massa juga menyoroti kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang dinilai semakin menyulitkan. Sistem barcode serta pembatasan waktu pembelian disebut menghambat operasional di lapangan.
“Kami dipersulit beli solar, bahkan diwajibkan membeli Pertalite dulu minimal Rp50 ribu baru boleh membeli solar. Ini sangat tidak adil,” teriaknya.
Massa juga memprotes dugaan perlakuan tidak adil di jembatan timbang. Mereka menilai pembatasan muatan dump truck batuan dilakukan secara ketat, sementara kendaraan lain dengan muatan berlebih jarang ditertibkan.
“Ini bentuk ketidakadilan dan diskriminasi dalam penegakan hukum,” tegas Stewart.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, usai menerima perwakilan massa, mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Maluku dan menjadwalkan pertemuan bersama seluruh pihak terkait pada Kamis mendatang.
“Setelah kami berkoordinasi dengan Ketua DPRD, disepakati akan digelar pertemuan pada hari Kamis. Kami akan menghadirkan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi terbaik atas persoalan ini,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Maluku berkomitmen menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi yang adil.
“Kami berharap ada solusi yang tidak merugikan rakyat kecil, namun tetap memperhatikan aspek aturan dan lingkungan,” pungkasnya.
