Ambon, Suaradamai.com– Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam dunia usaha, Kanwil Kemenkumham Maluku menggelar Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM bertempat di Aula lt.4 Kantor Wilayah, Senin (10/6/2024)
Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro Tri Prasetyo diwakili oleh Kadiv Keimigrasian Jayanta Surbakti saat membuka kegiatan menjelaskan bahwa bisnis yang berkelanjutan tidak hanya dilihat dari aspek ekonominya saja, tetapi juga dari seberapa besar peran dan kontribusinya dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
Jayanta mengungkapkan, Strategi Nasional Bisnis dan HAM merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan bisnis di Indonesia dilakukan dengan prinsip-prinsip yang menghormati HAM. Menurutnya hal ini sejalan dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Perpres No 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, serta Permenkumham No 13 tahun 2024 tentang Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Melalui kegiatan ini, Jayanta kemudian mengajak seluruh pihak yang hadir dalam sosialisasi untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan berbagi pengetahuan.
“Kita harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip HAM dalam setiap aspek kegiatan bisnis sehingga osialisasi ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif untuk pengembangan kebijakan dan praktik bisnis yang lebih baik,” terang Surbakti.
Sesuai komitmen dari Kanwil Kemenkumham Maluku, Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Maluku ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam dunia usaha.
“Hal ini diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, meningkatkan daya saing dan reputasi bisnis Indonesia di kancah internasional, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” tandas Surbakti.
Untuk diketahui, sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi serta menghadirkan narasumber dari para ahli di bidang bisnis dan HAM.
