Di sisi lain, pensiunan guru tahun 2016 itu juga menyoroti kinerja sejumlah guru yang malas-malasan.
Langgur, suaradamai.com – Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Blandina Fautngilyanan angkat bicara terkait persoalan tunjangan profesi guru yang belum dibayar.
“Ya, mereka punya hak, jadi harus diselesaikan. Harus banyak perhatian dari dinas terkait untuk para guru,” ujarnya kepada reporter suaradamai.com di Langgur, Senin (4/1/2021).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD Malra mengungkap terdapat Rp 1,5 miliar tunjangan profesi guru belum dibayarkan pada triwulan IV 2020, yakni bulan Oktober, November, dan Desember.
Secara keseluruhan, memang Pemda Malra sudah membayar sebagian tunjangan para guru. Namun, ada yang baru satu bulan, ada yang dua bulan. Hal ini diakibatkan karena terjadi kekurangan anggaran.
Kekurangan anggaran ini disebabkan karena dana transfer sebesar Rp 1 miliar dari Pemerintah Pusat belum ditransfer ke Pemda Malra. Serta SiLPA APBD Malra 2019 yang harusnya untuk belanja profesi guru, dialihkan untuk pembayaran lain pada tahun 2020.
“Selama saya dapat tunjangan profesi itu tidak ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Tapi mungkin pengaruh Covid sehingga tunjangan ini terhambat karena perhatian pemerintah terfokus pada Covid,” ujar penerima tunjangan profesi guru sejak 2007 hingga pensiun pada tahun 2016 itu.
Di sisi lain, mantan Kepala Sekolah SD Naskat Bombay itu juga menyoroti kinerja sejumlah guru yang malas-malasan.
“Yang saya lihat itu banyak guru juga pemalas. Dia terima tunjangan macam-macam, tetapi kerjanya tidak profesional. Saya ngomong begini mungkin ada guru yang marah, tapi kenyatan lapangan kan saya temui. Saya kan mantan guru,” tegasnya.
Mantan guru yang sekarang ada di Parlemen itu menambahkan, “memang ada (guru) yang kerja bagus, tapi ada juga yang nakal.”
Editor: Labes Remetwa
Baca juga:
- Komisi II DPRD Malra Ungkap Rp 1,5 M Tunjangan Profesi 358 Guru Belum Dibayar
- DPRD Malra Tetapkan 18 Agenda Masa Sidang I Tahun 2021
- Komisi III Dorong Pembangunan Tower BTS di Blank Spot 5 Kecamatan Pulau Kei Besar
- Legislator Minta ASN di Pilkada Harus Netral
- Renyaan Desak Adakan Rapat Bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
