“Kita punya potensi perikanan tangkap yang sangat besar. Dalam satu bulan saja produksinya bisa melebihi 500 ton,” ujar Renuat.
Tual, suaradamai.com – Wali Kota Tual, H. Akhmad Yani Renuat, mendorong pemerintah pusat melakukan reformulasi kebijakan pengelolaan perikanan agar potensi sumber daya laut yang dimiliki Kota Tual dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan menjelang kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Treggono bersama Duta Besar Rakyat Tiongkok di Kota Tual pada Kamis (24/09/26).
Menurut Renuat, Kota Tual memiliki potensi perikanan tangkap yang besar dengan karakteristik wilayah yang didominasi laut. Sekitar 98 persen wilayah Kota Tual merupakan wilayah laut, sehingga sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu basis penting bagi perekonomian daerah.
“Kita punya potensi perikanan tangkap yang sangat besar. Dalam satu bulan saja produksinya bisa melebihi 500 ton,” ujar Renuat.
Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat Kota Tual. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kewenangan pengelolaan perikanan yang berdasarkan regulasi lebih banyak berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Kondisi tersebut, kata Renuat, turut memengaruhi ruang pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya laut dan pesisir untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kota Tual berharap pemerintah pusat dapat menyusun skema kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi kelautan, sekaligus memastikan aktivitas perikanan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dorong Hasil Tangkapan Didaratkan di Tual
Renuat juga menyoroti kebijakan penangkapan ikan terukur dan pentingnya optimalisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Tual sebagai pusat pendaratan hasil tangkapan.
Ia mengatakan, aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Kota Tual seharusnya memberikan dampak ekonomi yang lebih besar apabila hasil tangkapan didaratkan di daerah.
“Kita akan sampaikan kepada Pak Menteri agar dapat melakukan reformulasi kebijakan dan sistem dalam penangkapan ikan terukur, sehingga hasil tangkapan dari wilayah perairan kita dapat didaratkan terlebih dahulu di Kota Tual,” katanya.
Menurutnya, apabila kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan tersebut mendaratkan hasil tangkapannya di Kota Tual, maka akan muncul efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi.
Aktivitas kapal dan industri perikanan akan meningkatkan kebutuhan terhadap bahan bakar, konsumsi pangan, sayur-mayur, transportasi, jasa, hingga kebutuhan logistik lainnya. Perputaran ekonomi tersebut dinilai dapat membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat dari aktivitas perikanan.
“Kalau semua kapal yang beroperasi di wilayah perairan ini hasil tangkapannya dibawa ke darat, tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Renuat menilai, optimalisasi sektor perikanan juga penting karena kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki daerah perlu diarahkan agar mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menegaskan, aktivitas perikanan tidak boleh hanya menghasilkan produksi, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Besar harapan agar kegiatan-kegiatan penangkapan di wilayah perairan kita ini memiliki dampak, baik secara langsung maupun melalui spread effect atau efek berganda yang menyebar kepada masyarakat,” tandasnya.
Dengan demikian, Pemerintah Kota Tual berharap kebijakan pengelolaan perikanan ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan aktivitas ekonomi kelautan mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
